Peranan Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perekonomian & Ruang Lingkup Intervensi Pemerintah

Peranan Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perekonomian &

Ruang Lingkup Intervensi Pemerintah

Sebagai Tugas Terstruktur Kelompok Dalam Mata Kuliah Ekonomi Islam II (Makro)

Dosen Pengampu :

H. M. Ali Nasrun, S.E, M.Ec.

Disusun Oleh Kelompok 3 :

1. Yuniar Dwi P.       (B1061151014)

2. Ade Wahyuni        (B1061151017)

3. Muyesaro                (B1061151033)

                                                  4. Marhamah              (B1061151036)

                                                  5. Desi Aji                    (B1061151037)

PRODI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2016

KATA PENGANTAR

             Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Peranan Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perekonomian & Ruang Lingkup Intervensi Pemerintah” . Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari Dosen Mata Kuliah Ekonomi Islam II (Makro) Bapak H. M. Ali Nasrun SE. M,Ec

Makalah ini ditulis berdasarkan berbagai sumber yang  berkaitan dengan materi tersebut terhadap ekonomi makro islam, serta infomasi dari berbagai media yang berhubungan dengan materi tersebut terhadap ekonomi makro islam.

Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada pengajar mata kuliah Ekonomi Islam II (Makro) atas bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan masukan dan pandangan, sehingga dapat terselesaikannya makalah ini.

Penulis berharap makalah ini dapat menambah wawasan mengenai Peranan terhadap Ekonomi Islam II (Makro). Sehingga saat berdiskusi, kita dapat meminimalisir kesalah pahaman yang akan terjadi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan yang kita ketahui. Dan penulis berharap bagi pembaca untuk dapat memberikan pandangan dan wawasan agar makalah ini menjadi lebih sempurna.

                                                                          Pontianak, 14 Februari 2017

                                                                                              

                                                                                         Kelompok 3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.................................................................................................................. ii

Daftar Isi ......................................................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN............................................................................................... 1

         A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1

         B. Rumusan Masalah....................................................................................................... 1

         C.  Manfaat Penulisan...................................................................................................... 2

BAB II. PEMBAHASAN................................................................................................ 3

A.    Pengertian kebijakan pemerintah........................................................................... 3

B.     Peran dan fungsi pemerintah di bidang ekonomi.................................................. 3

C.     Intervensi pemerintah dalam perekonomian........................................................ 10

D.    Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang perekonomian............... 11

E.     Kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah perekonomian..................... 14

F.      Hikmah pembelajaran.......................................................................................... 16

BAB III. PENUTUP....................................................................................................... 17

          A.   Kesimpulan.......................................................................................................... 17

          B.    Saran.................................................................................................................... 17

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................... iv

                                                                          BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

         pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sember daya yang ada harus mampu menaksirkan potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

           Yang mana perekonomian harus ada tempat bertransaksi, salah satu tempat perekonomian yaitu pasar. Sistem ekonomi pun sangat beragam, Sistem ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Maka peran penting pemerintahan dalam memperhatikan ekonomi negara dalam berbagai hal seperti cara mengatur anggaran penerimaan negara, kemudian kebijakan dalan mengatasi eksternalitas negatif, dan berbagai hal yang lain.

          Maka saya dalam makalah kali ini akan memaparkan beberapa bab, dimana materi makalah tersebut saya mengutip dari berbagai sumber buku di Perpustakaaan FEB UNTAN pontianak , berdasarkan tersebut yaitu tentang peranan dan fungsi pemerintah dalam perekonomian serta ruang lingkup intervensi pemerintah.

    B.  Rumusan Masalah

1.      Apa itu kebijakan pemerintah ?

2.      Bagaimana peran dan fungsi pemerintah di bidang ekonomi ?

3.      Bagaimana intervensi pemerintah di bidang ekonomi ?

4.      Apa saja masalah-masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang ekonomi?

5.      Apa saja kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah perekonomian ?

6.      Apa hikmah dari pembelajaran tersebut

.

   D.     Manfaat penulisan

      Manfaat dari penyusunan makalah ini adalah sebgai berikut :

1.      Mahasiswa mengetahui tentang  peranan dan fungsi pemerintah dalam pereonomian serta ruang lingkup intervensi pemerintah dalam ekonomi ekonomi islam makro, dan agar lebih memahami perkembangan ekonomi di Indonesia secara luas.

2.      Sebagai acuan bagi seluruh mahasiswa dalam memahami tentang peranan dan fungsi pemerintah dalam pereonomian serta ruang lingkup intervensi pemerintah dalam ekonomi ekonomi islam makro agar lebih mudah dalam proses pembelajaraan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sebelum kita membahas peran dan fungi pemerintah , ada baik nya kita mengetahui apa kebijakan pemerintah itu?

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan Pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan nonekonmi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1.         Kebijakan ekonomi mikro, adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut.

2.         Kebijakan ekonomi meso, adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu.

3.         Kebijakan ekonomi makro, ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional (agregat). Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan meso dan kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Maka dari itu saya akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan ekonomi makro.

B.     PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI[1]

1.      Peran Pemerintah di bidang ekonomi.

a.      Peran Pemerintah Menurut Prespektif Islam

       Pada prinsipnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang berbasis Islami adalah memiliki dasar rasionalitas yang fundamental dalam ajaran agama Islam. Dalam perspektif Islam bahwa peranan pemerintah berdasarkan beberapa argumentasi, yaitu:

1. derevasi dari konsep kekhalifahan

2.  konsekwensi dari adanya fardlu kifayah (kewajiban kolektif)

3. adanya gejala kegagalan pasar dalam mengimplementasikan konsep al falah.

Pemerintah sebagai pemegang khalifah di muka bumi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan manusia secara keseluruhan. Kesejahteraan dan keadilan merupakan tugas pokok pemerintah sebagai dari amanah Allah. Tanpa adanya pemerintah, akan menimbulkan kekacauan dan kesewenangan yang kuat untuk menyantap yang lemah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menetapkan negara yang adil sekalipun pemerintahnya kafir dan Allah tidak menegakkan negara yang dzalim sekalipun pemerintahnya muslim (inna allah yuqim al daulah al ‘adilah wa law kanat musliamah wa inn allah la yuqim al dawlah al dlalimah wa law kanat kafirah). Dengan kata lain bahwa negara apapun bentuknya dan sistemnya jika menegakkan keadilan, maka mendapat perlindungan dari Allah dan begitu juga sebaliknya walaupun berasaskan Islam tetapi tidak mewujudkan keadilan, maka Allah tidak akan melindunginya. Oleh karena itu pemerintah sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadialan.

Fardlu kifayah merupakan kewajiban kolektif atau sosial yang apabila salah satu dari mereka yang melaksanakannya, tidak mendapat dosa semua. Namun jika tidak ada sama sekali melaksanakannya, maka akan mendapatkan dosa secara keseluruhan. Maka pemerintah memiliki peranan strategis untuk melaksanakan fardlu kifayah, karena memiliki otoritas yang efektif. Sebagaimana pendapat Plato, “segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kekuasaan”. Fardlu kifayah apabila sudah dilaksanakan akan berubah status hukumnya menjadi fardlu a’in atau kewajiban personal

Mewujudkan ekonomi yang berbasis Islam adalah ada di tangan pemerintah sebagai kewajiban secara kelemabagaan. Fardlu kifayah ini sangat terkait dengan kemaslahatan umum yang mencakup pada dlaruriyat dan hajiyyat. Daruriyat adalah kemaslahatan yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kebinasaan baik berkaitan dengan masalah dunia maupun akhirat. Sedangkan hajiyyat adalah kemaslahatan yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kepicikan dan kemeratan. Salah satu contoh dari kewajiban kifayah pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan adalah membangun industri yang menyediakan kebutuhan pokok dan transformasi, pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Pemerintah menjalankan peranan penting dalam mewujudkan fardlu kifayah ini karena ada kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankan atau tidak melaksanakan dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan fardlu kifayah karena beberapa hal, yaitu:

a). asismetri dan kekurangan informasi;

b). pelanggaran moral;

c). kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis

Masyarakat pada umumnya dinamakan masyarakat ‘awam karena pada umumnya mereka tidak mengetahui sedetil mungkin tentang permasalahan agama, seperti fardlu kifayah. Maka pemerintahlah yang memiliki akses yang lebih mendalam tentang informasi yang sebenarnya. Pada akhirnya masyarakat kehilangan informasi, padahal informsi merupakan kebutuhan setiap manusia untuk mengetahui mana yang menjadi kewajiban yang harus diprioritaskan. Ketika informasi itu diketahui dengan baik, maka lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah swt.

b.      Peran Pemerintah Menurut Prespektif Konvensional

       Seperti disinggung di muka pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahtraan. Untuk menyejahtrakan masyarakat diperlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, disamping terjadinya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai sumber nafkah untuk mendapatkan pengahasilan guna membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan investasi baik oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh swasta yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah bagaimana meendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat.

a)      Terajaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat

     Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokan pada dua kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang, seperti makanan dan minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa, seperti penawaran kesehatan, perlindungan keamaanan dan sebagainya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan di atas diperlukan beraneka ragam barang dan jasa, yang pengadaannya memerlukan berbagai tahap dan proses. Tahap awal dari pengadaan barang dan jasa, yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat di masa mendatang, adalah melakukan melakukan investasi saat ini. Tanpa ada investasi saat ini sulit membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan kehidupan di masa datang dapat terpenuhi. Pada hakikatnya setiap pemerintaha berfungsi mewakili negara dalam mencapai tujuannya. Misi utama dari dibentuknya suatu pemerintahan adalah menjalankan fungsi dan tugas negara. Pemerintahan sebagai penyelenggara  negara bertugas melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat (publik).

b)     Tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat.

          Keberhasilan suatu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh kemampunnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu pemerintahan seyogianya perlu memikirkan kesejahtraan rakyat secara keseluruan, melalui penciptaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

             Tugas pemerintahan di bidang ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi kesejahtraan masyarakat secara berkelanjutan, yang diindikasikan oleh peningkatan Pendapatan Asli Masyarakat (PAM) dan Peningkatan Asli Negara melalui pengelolaan sumber daya ekonomi nasional yang tergambar dalam APBN, khusunya pada bagian penerimaan negara yang bukan dari utang. Sedangkan tugas di luar ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus peningkatan kesejahtraan masyarakat.

2.      Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian

         Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a.      Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Sesuai dengan nama stabilisasi maka fungsi stabilisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. Fungsi stabilisasi ini berkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Diantara ketiga fungsi ekonomi pemerintah, fungsi stabilisasi ini merupakan yang paling kecil kewenangan dan dukungannya terhadap peran pemerintah daerah dan bahkan hampir tak mendapatkan bagian untuk berperan dalam fungsi stabilisasi ini. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa fungsi stabilisasi berbeda antar satu daerah dengan daerah lain dalam suatu negara. Disamping itu kecilnya kewenangan dan dukungan peran pemerintah daerah dalam fungsi stabilisasi, disebabkan akan adanya efek sampingan yang timbul akibat penggunaan instrumen yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengontrol variabel ekonomi makro dan efek langsung dari penggunaan instrumen tersebut. Contoh riil dalam kebijakan moneter, jika kebijakan moneter didesentralisasikan maka masing-masing pemerintah daerah akan mempunyai kewenangan melakukan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhannya bahkan keinginannya. Bila masing-masing daerah diberikan kewenangan mencetak uang sesuai keinginan ataupun kebutuhan daerahnya, maka pemerintah pusat akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan kestabilan harga-harga maupun tingkat inflasi yang terjadi didaerah. Dan dalam hal kebijakan fiskal jika didesentralisasikan maka akan terjadi perbedaan penetapan pajak dan pengeluaran, sebagai akibatnya adalah akan terjadi migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya yang memberikan peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar.

b.      Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.

          Kewenangan ekonomi yang paling utama dan memperoleh porsi yang terbesar bagi pemerintah daerah adalah fungsi alokasi. Hal ini karena sangat terkait erat dengan barang-barang publik yang nilainya sangat besar. Menurut Stiglitz, 1986 (dalam Syahrir, 1986 : hal 4), disebutkan ada 2 (dua) elemen yang selalu ada pada setiap barang publik, yakni tidak dimungkinkannya menjatah barang - barang publik bagi setiap individu (orang-perorang).

Menurut penyediaannya, barang publik ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, barang publik lokal dan barang publik nasional. Barang publik lokal adalah barang-barang yang menurut penyediaannya oleh pemerintah daerah dan secara teknologi layak dan perolehan keuntungannya dinikmati oleh penduduk setempat. Sedangkan barang publik nasional adalah barang-barang yang penyediaannya oleh pemerintah pusat dengan perolehan keuntungan yang dinikmati oleh selain penduduk setempat juga masyarakat dalam suatu negara.

c.       Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Fungsi distribusi dalam fungsi ekonomi pemerintah adalah sangat terkait erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah yang bersangkutan dan terdistribusi secara proposial dengan pengertian bahwa daerah yang satu dimungkinkan tidak sama tingkat kesejahteraannya dengan daerah yang lainnya karena akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan daerahnya masing-masing. Kewenagan dan dukungan terhadap peran pemerintah daerah dalam fungsi distribusi ini tidak sebesar kewenangan dan dukungan dalam fungsi alokasi sebagaimana dikemukakan oleh King,(1984 : hal 32). Kecilnya kewenangan dan dukungan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam fungsi distribusi ini adalah didasarkan pada asumsi bahwa bila pelimpahan kewenangan dan dukungan pemerintah pusat cukup besar maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang seragam dibeberapa daerah karena akan kurang memberikan inovasi dan rangsangan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki atau yang tersedia di daerahnya. Disisi lain bahwa kebijaksanaan retribusi tunggal yang seragam didasarkan pada rasa kekhawatiran bahwa bila diberlakukan kebijaksanaan yang tak seragam dan desentralisasi akan menyebabkan berpindahnya sebagian penduduk daerah tersebut kedaerah lain yang menjanjikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan didaerah asal, hal ini dianggap akan membuka peluang timbulnya masalah baru yang berkaitan dengan migrasi penduduk. Menurut Paully (1973, dalam bukunya King, 1984 : hal 35), tingkat retribusi yang optimal akan lebih besar terjadi di daerah-daerah yang citrarasa pembayar pajaknya mendukung distribusi. Sedangkan menurut King (1984 : hal 33) harus ada suatu kebijakan dasar retribusi nasional dan pemerintah daerah seharusnya diijinkan untuk mengubah derajat distribusi diwilayahnya.

3.      Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian

        Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

a.             Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.

b.                   Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

C.    INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PEREKONONIAN[2]

Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum.

1.      Intervensi Pemerintah secara Langsung

a.      Penetapan Harga Minimum (floor price)

  Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli produk tersebut diluar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gela, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum.

b.         Penetapan Harga Maksimum (ceiling price)

  Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi  (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan diapotek, harga BBM, dan tariff angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap.

2.      Intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung

a.   Penetapan Pajak

Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.

d.      Pemberian Subsidi

        Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.

D.    MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI[3]

1.      Masalah Kemiskinan

       Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah. Memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Namun kita semua juga haruslah ikut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan karena kita merupakan mahluk sosial yang beragama. Dimulai dari upaya kecil dan nantinya akan melakukan perubahan besar. Untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara membatu masayarakat pemerintah melakukan program ‘Program Inpres Desa Tertinggal’ atau IDT, pemberian kredit untuk para petani dan pengasuh kecil berupa ‘Kredit Usaha Kecil’ atau KUK, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Program Kawasan Terpadu (PKT), Program Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA), Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta program-program lainnya.

2.       Masalah Keterbelakangan

      Dilihat dari penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Indonesia masih dikategorikan sebagai negara sedang berkembang. Ciri lain dari negara sedang berkembang adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan fasilitas umum/publik, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen usaha.

Untuk mengatasi masalah keterbelakangan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan program pendidikan seperti wajib belajar 9 tahun dan  mengadakan pelatihan-pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju.

3.      Masalah Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan Kerja

            Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan Kerja saling berhubungan satu sama lainnya. Masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang mengalami masa transisi perubahan stuktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka solusinya adalah dengan melaksanakan program pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, melakukan program padat karya, serta memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan.

4.    Masalah Kekurangan Modal

Pemerintah banyak melakukan program-program bantuan modal salah satunya yakni PNPM MANDIRI. Selain pemerintah, badan usaha juga membantu dalam masalah kekurangan modal seperti bank, koperasi, BUMN seperti PLN dan lain-lain.

Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan program-program yang  meningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif. Kekurangan modal dapat diatasi secara bijak dengan tidak meminjam kepada retenir. Lebih baik meminjam kepada koperasi karena koperasi jasa yang dikenakan bersifat menurun dan kita akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kalaupun dirasa tidak akan mampu mengembalikan pinjaman maka semestinya kita berfikir kreatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

5.       Masalah Pemerataan Pendapatan

           Ketidakmerataan pendapatan terjadi karena sebagian besar pembangunan Indonesia terkonsentrasi hanya dikota-kota besar saja. Oleh sebabitulah supaya pendapatan masyarakat merata, perlu perhatian pemerintah yang didukung oleh masyarakat untuk bersama meningkatkan pelayanan kualitas publik, meningkatkan kualitas SDM dan SDA supaya dapat mengatasi ketidakmerataan pendapatan. Penerapan pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi lebih dicermati lagi untuk subsidi silang bagi masyarakat yang ekonominya masih rendah.

6.       Inflasi

            Inflasi atau kenaikan harga umum secara terus-menerus dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negtif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Untuk mengatasi masalah inflasi salah satu caranya yakni dengan operasi pasar untuk meninjau harga supaya harga tidak terlalu tinggi dipasaran, memberikan subsidi untuk membantu masyarakat yang ekonominya masih rendah, dan menurunkan pajak untuk meringankan beban produsen dan konsumen.

E.     KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH PEREKONOMIAN[4]

1.      Kebijakan Fiskal

    Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. [5]Dalam negara islam , kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang di jelakan imam al ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan , kehidupan , dan kepemilikan. Bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

Peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.

2.      Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB).

Tujuan utama kebijakan ekonomi moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS. Dengan demikian kebijakan ini juga dapat menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs rupiah yang terkendali bisa dicapai.

3.      Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat.Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja (dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga) dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Cara ini dilakukan pemerintah dengan memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang canggih, dan pengembangan mutu barang yang diproduksikan.

4.          Kebijakan Energi

                 Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang didalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konfersi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat.

5.       Kebijakan Penetapan Harga

                Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah.

Harga adalah suatu nilai yang harus di keluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna beserta pelayanannya

6.          Kebijakan Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistemmatis yang mampu memberikan informasi mengenai tarnsaksi-transaksi ekonomi internasional yang sudah dan sedang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain, dinilai dengan mata uang pada setiap periodenya (biasanya setaun sekali). Taransaksi ekonomi yang dicatat dalam neraca pembayaran meliputi transaksi kredit dan transaksi debet. Transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan atau menambah hak bagi penduduk suatu Negara untuk menerima pembayaran dari penduduk Negara lain. Taransaksi debet adalah transaksi yang menimbulkan atau menambah kewajiban penduduk suatu Negara untuk melakukan pembayaran kepada penduduk lain.

  

---

[1] Djohanputro,Bramantyo,MBA,PH.D. Pinsip-prinsip ekonomi makro, jakarta : PPM Manajemen , 2006. Halaman 48.

[2] A.karim, Adiwarman. EKONOMI MIKRO ISLAMI ,Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA , 2014.

[3] Sukirno,sadono. Makro ekonomi teori pengantar , Jakarta : PT.RAJA GRAFINDO PERSADA, 2004. Halaman 9.

[4] Sukirno,sadono. Makro ekonomi teori pengantar , Jakarta : PT.RAJA GRAFINDO PERSADA, 2004. Halaman 24

[5] Huda, nurul et al. Ekonomi makro islam : pendekatan teoritis edisi pertama , Jakarta: KENCANA , 2008. Halaman 63

DAFTAR PUSTAKA

           Sukirno,sadono. Makro ekonomi teori pengantar , Jakarta : PT.RAJA GRAFINDO PERSADA, 2004.

           Huda, nurul et al. Ekonomi makro islam : pendekatan teoritis edisi pertama , Jakarta: KENCANA , 2008.

          A.karim, Adiwarman. EKONOMI MIKRO ISLAMI ,Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA , 2014.

         Djohanputro,Bramantyo,MBA,PH.D. Pinsip-prinsip ekonomi makro, jakarta : PPM Manajemen , 2006.